Lombok Barat – Dalam rangka menyambut pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Lombok Barat, Polres Lombok Barat melalui Sub Satgas Binmas Ops. Mantap Praja Rinjani 2024 melaksanakan kegiatan Cooling System berupa sosialisasi dan himbauan kamtibmas. Kegiatan ini berlangsung pada hari Rabu, 2 Oktober 2024, bertempat di simpang tiga Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Acara ini dimulai pukul 09.00 Wita hingga selesai, dengan sasaran utama warga masyarakat yang berprofesi sebagai tukang ojek di sekitar area tersebut.
Pentingnya Cooling System Jelang Pilkada
Kegiatan Cooling System ini merupakan langkah preventif yang diambil oleh Polres Lombok Barat guna mengantisipasi potensi konflik yang dapat muncul selama masa kampanye Pilkada 2024. AKP Daniel Ibi Lona, S.Sos., selaku Kasat Binmas Polres Lombok Barat, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif selama tahapan Pilkada berlangsung.
“Dengan adanya Cooling System ini, kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang beredar, terutama hoaks dan hasutan yang dapat memecah belah persatuan,” ujar AKP Daniel. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum untuk menciptakan suasana yang aman dan damai selama pelaksanaan Pilkada.
Menghadapi Hoaks dan Provokasi di Masa Kampanye
Pada kesempatan tersebut, anggota Sub Satgas Binmas, yaitu Ipda Sukiono dan Aipda Rumawan, memberikan sosialisasi kepada para tukang ojek mengenai pentingnya menjaga kedamaian selama masa kampanye Pilkada. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong (hoaks) dan provokasi yang seringkali beredar di media sosial dan di kalangan masyarakat.
“Kita berada di masa kampanye, di mana banyak sekali informasi yang beredar, namun kita harus cermat dan bijak dalam menyikapinya. Jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya,” ujar Ipda Sukiono saat memberikan arahan. Ia juga menegaskan bahwa menjaga persatuan dan kesatuan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas dari pihak kepolisian.
Sosialisasi ini menjadi sangat penting, mengingat hoaks dan provokasi sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik sosial. Di tengah dinamika politik yang semakin memanas menjelang Pilkada, warga diimbau untuk tetap waspada dan tidak terpecah belah oleh isu-isu yang belum tentu benar.
Mengajak Masyarakat Wujudkan Pilkada Damai
Selain itu, Sub Satgas Binmas juga mengajak para tukang ojek yang hadir dalam sosialisasi untuk bersama-sama berperan aktif dalam menjaga kedamaian selama tahapan Pilkada. Dengan profesi mereka yang banyak berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat, para tukang ojek diharapkan dapat ikut serta dalam menyebarkan pesan-pesan damai dan menghindari penyebaran informasi yang berpotensi memicu konflik.
Aipda Rumawan, salah satu pelaksana kegiatan ini, menyampaikan bahwa peran masyarakat sangat krusial dalam mewujudkan Pilkada yang aman, tertib, dan damai. “Kami berharap para tukang ojek ini dapat menjadi agen perdamaian di lingkungan masing-masing. Sebagai bagian dari masyarakat yang sering berinteraksi dengan banyak orang, mereka bisa membantu menyebarkan informasi positif dan meluruskan berita-berita yang tidak benar,” ujar Aipda Rumawan.
Sinergi dengan Masyarakat untuk Cegah Konflik
Langkah yang diambil Polres Lombok Barat ini sejalan dengan strategi pencegahan dini terhadap potensi konflik sosial yang bisa muncul selama tahapan kampanye. Sosialisasi tatap muka kepada komunitas seperti tukang ojek menjadi salah satu upaya yang efektif karena mereka merupakan bagian dari masyarakat yang sangat dekat dengan dinamika kehidupan sehari-hari di tingkat lokal.
Dengan peran aktif masyarakat, khususnya para tukang ojek yang sering kali menjadi perantara komunikasi antarwarga, informasi terkait Pilkada damai diharapkan dapat lebih mudah tersebar. Selain itu, kegiatan seperti ini juga memberikan ruang dialog antara polisi dan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masukan yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian guna menjaga situasi tetap kondusif.
Pengamanan dan Persiapan Menjelang Pilkada
Selain kegiatan Cooling System, Polres Lombok Barat juga telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan lainnya menjelang Pilkada. Dalam operasi Mantap Praja Rinjani 2024, kepolisian akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan lancar tanpa ada gangguan keamanan. Kapolres Lombok Barat sebelumnya juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap siapa saja yang mencoba mengganggu ketertiban umum.
Pengamanan ekstra akan dilakukan di beberapa titik rawan yang dianggap memiliki potensi konflik, seperti lokasi kampanye, tempat pemungutan suara (TPS), dan tempat-tempat berkumpulnya masyarakat selama masa Pilkada. Kapolres juga mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan adanya indikasi gangguan kamtibmas di wilayah masing-masing.
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Partisipasi Positif
Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Pilkada damai di Lombok Barat tidak hanya bergantung pada aparat keamanan, tetapi juga pada partisipasi positif seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya sosialisasi dan himbauan yang diberikan oleh Polres Lombok Barat, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peran penting mereka dalam menjaga kedamaian dan mencegah terjadinya konflik selama Pilkada.
AKP Daniel Ibi Lona juga menekankan bahwa kegiatan serupa akan terus dilaksanakan di berbagai lokasi di Lombok Barat guna menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat. “Kami akan terus melakukan sosialisasi ini, terutama kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap provokasi. Dengan demikian, kita bisa bersama-sama menjaga keutuhan dan kedamaian di Kabupaten Lombok Barat,” tutupnya.
Dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Polres Lombok Barat, diharapkan Pilkada 2024 di Kabupaten Lombok Barat dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai tanpa adanya gangguan yang berarti. Seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan proses demokrasi yang sehat dan berintegritas.
